Yogyakarta-Jurnal Nasional | KEMISKINAN yang banyak di alami oleh warga perkotaan di Indonesia pada kenyataan bukan soal finansial semata. Cara pandang pengambil kebijakan perlu berubah, nilai-nilai budaya yang masih kuat, seperti gotong royong, saling membantu dan jiwa sosial yang tinggi, masih cukup potensi dikembangkan dalam pembangunan masyarakat di perkotaan.

Hal itu mengemuka dalam konferensi kampung internasional "Kampung Damaring Kutho" (Kampung yang Menyinari Kota) yang membahas hasil penelitian kolaborasi sejumah mahasiswa Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana, jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada dan jurusan Antropologi, Australian National University (ANU) di Bale Budaya Samirono, Condongcatur, Sleman Yogyakarta, Sabtu (11/7).

Selain mendiskusikan hasil-hasil penelitian di 10 kampung yang dikunjungi , konferensi internasional yang dihadiri oleh sejumlah pakar di bidang kebijakan publik, arsitektur, budayawan, seniman itu menghasilkan deklarasi jaringan kampung kota di kawasan Asia Tenggara.

Keberadaan jaringan, diharapkan bisa menjadi ruang berbagi pengalaman dalam merespon, mensikapi dan mengembangkan permukiman kampung di perkotaan dengan lebih baik.

"Ada banyak hal menarik yang ditemukan oleh mahasiswa di lapangan, pertemuan antar budaya terjadi dalam interaksi mereka dengan warga, hasilnya tiap kampung itu punya ciri-ciri khas, sayangnya tak banyak terungkap untuk pedoman kebijakan pembangunan di daerah," kata Patrick Guinness, dosen antropologi dari Australian National University.

Penelitian yang melibatkan sejumlah peneliti mahasiswa dari tiga universitas tersebut juga berupaya mengangkat potensi-potensi lokal yang bisa dikembangkan untuk pembangunan masyarakat kampung perkotaan.

Kampung Samirono misalnya, disebut sebagai kampung multikultural yang banyak diwarnai oleh fenomena pendatang dari berbagai wilayah di tanah air. Lokasi kampung yang dekat dengan kampus UGM, UNY dan pusat pertokoan di Jl Solo menjadi kawasan yang jadi pilihan warga luar daerah untuk bermukim. Berada tak jauh dari pusat pendidikan dan bisnis, ada proses akulturasi budaya terjadi, baik dari sisi suku, agama.

"Nilai gotong royong, saya rasakan masih terpelihara di Yogyakarta, ini khas dan berbeda dengan di Jakarta atau kota besar lain di Indonesia. Mahasiswa bisa belajar langsung terlibat dengan kehidupan masyarakat kampung, dan menyelami kehidupan mereka," kata Patrick.

Paulus Bawole, dosen arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana menyatakan dalam penelitian kolaborasi itu bertujuan mengangkat potensi apa saja yang bisa ditonjolkan dari 10 kampung yang dikunjungi yaitu kampung Samirono , Pajeksan, Suryowijayan, Pandean-Umbulharjo, Dolahan Kotagede, Mergangsan, Minggiran, Tukangan, Gondolayu dan Jogoyudan

"Kami berharap hasilnya bisa memperbaiki kebijakan yang salah soal arah pembangunan kampung, bukan dari atas tapi dari keinginan masyarakat sendiri," kata Paulus.

Disebutkan, dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seringkali warga miskin semakin terpinggirkan karena program tak menyentuh kehidupan mereka dan berorientasi antuan fisik. Ada anggaran digelontorkan untuk pembangunan tapi melupakan masyarakatnya sendiri.

Masalah yang sering muncul, meski sudah ada bantuan finansial, tapi tak banyak menolong. Untuk menghindarinya perlu perubahan mind set, cara memandang kampung bukan sebagai masalah tapi potensi.

"Pembangunan dengan model penggusuran seperti di Surabaya, Jakarta juga kota besar di Indonesia lainnya, itu kebijakan yang salah, orang miskin di kampung itu bukan sampah, harus digusur hanya untuk sekelompok warga lain," katanya.

Model-model pendekatan inovatif untuk pengembangan kampung perlu dilakukan, dan pelaksanaan pembangunan di perkotaan tak boleh lepas dari kebudayaan setempat karena bisa kontra produktif.

Sudah saatnya, kebijakan bagi warga miskin di rancang oleh warga di kampung bukan atas dasar proyek pembangunan dari pusat. Karena tiap kampung punya ciri khas yang berbeda dengan kampung lain.

"Kami ingin tegaskan, soal mereka yang miskin diperkotaan, bukan masalah materi semata. Rekomendasinya, kebijakan pemerintah harus mutlak libatkan masyarakat," kata Paulus.