Yogyakarta-Jurnal Nasional | KONDISI hutan di Indonesia sudah kritis dan perlu kebijakan tepat untuk rehabilitasi secara besar-besaran. Maka pilihan kebijakan penghentian penebangan di kawasan hutan primer dan pemberian izin konversi lahan gambut sejak Oktober 2009 lalu.

Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan menyatakan hal itu usai buka Konferensi Hutan Kemasyarakatan tingkat Asean bertema atau ASEAN Social Forestry Network (ASFN) IV di Yogyakarta, Senin (14/6).

"Pilihan kebijakannya penataan hutan, dengan rehabilitasi hutan dan penegakan hukum yang jelas," kata Zulkifli.

Guna dukung program yang berjalan, Pemerintah Switzerland lewat Swiss Agency for Development Coorperation (SDC) dan negara-negara ASEAN sudah tangani kerjasama dan tanggungjawab bersama untuk bidang pembangunan sosial forestry atau hutan kemasyarakatan (HKm).

Turut hadir di forum tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Sundram Puspanathan, dan Duta Besar Swiss untuk negara ASEAN Heinz Walker-Nederkoorn serta duta besar-duta besar negara ASEAN untuk Indonesia.

Rangkaian kegiatan ASFN IV di Yogyakarta sedikitnya diikuti oleh 30 delegasi dari 10 negara ASEAN. Sejumlah peserta itu berlatar belakang, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta organisasi masyarakat pengguna hutan kemasyarakatan.

Zulkifli menambahkan kini masih ada 12 juta hektar kawasan hutan yang terlantar. Sebanyak 8 juta ha di antaranya sudah terdata oleh Badan Pertanahan Nasional dan 4 juta ha masih dalam proses pendataan.

Berkaca dari kondisi itu, kebijakan alih fungsi lahan akan diarahkan ke kawasan hutan yang terlantar.

"Total luas lahan hutan primer di Indonesia kini hanya 43 juta hektar saja," kata Zulkifli.

Sementara soal kebijakan pengurangan emisi karbon di lahan gambut, sesuai kebijakan yang ada Kementrian Kehutanan pastikan tak beri lagi izin konversi lahan gambut.

Zulkifli menjelaskan pemerintah telah berkomitmen, bisa turunkan emisi sampai 26 persen atau bisa 41 persen jika ada dukungan luar negeri. Apalagi sektor kehutanan sudah dapat mandat rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1,6 juta ha per tahun

"Kita targetkan tahun 2010 Hutan Kemasyarakatan bisa capai 400 ribu ha dan Hutan desa seluas 500.000 ha bisa masuk dalam social forestry," katanya.

Tri Harjun Ismadji, Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta menjelaskan Program Social Forestry di wilayahnya sudah berjalan di 42 kelompok yang ada di kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo.

Pengembangan hutan kemasyarakatan libatkan 3.777 KK yang kelola hutan produksi ataupun hutan lindung d 1.284,25 ha. Pengelolaan hutan tanaman rakyat juga dikelola oleh tiga koperasi di lahan seluas 327,73 hekter.

Hutan desa yang masih dalam proses pencadangan areal pada hutan produksi di Gunungkidul seluas 526,73 ha yang tersebar di tujuh desa di kecamatan Saptosari.

"Hutan kemasyarakatan masih butuh banyak peningkatan, kita berharap lewat konfernsi yang terselenggara di Yogyakarta bisa hasilkan pemikiran konstruktif dan efektif untuk pengembangan program," kata Tri Harjun.